Beridata.com, Makassar – Mewakili Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Ibu Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si, menghadiri Rapat Paparan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare (Segmen E), pada 16 Oktober 2024.
Rapat tersebut membahas hasil penilaian lahan yang diperlukan untuk proyek strategis nasional tersebut, khususnya di wilayah Kota Makassar. Proses penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang lahannya terdampak memperoleh ganti rugi secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat yang diikuti oleh tim teknis, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan konsultan penilai, disampaikan data lengkap mengenai harga tanah dan aset di sepanjang jalur yang akan dibangun. Ibu Sri Sulsilawati menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini. “Kami berkomitmen agar semua pemilik lahan mendapatkan hak mereka dengan layak, dan pembangunan jalur kereta api ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” ujarnya.
Proyek Kereta Api Makassar-Parepare merupakan salah satu proyek prioritas yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menyelesaikan proses pengadaan tanah dengan cepat dan efektif.
Rapat ini merupakan salah satu upaya penting untuk memastikan semua pihak terlibat dalam proses yang adil dan transparan, sehingga proyek dapat segera dilanjutkan dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
